Bedah Kinerja Kementerian Koperasi, Darmadi: Anggaran Program Koperasi Naik Jadi Rp1,2 Triliun, Mana Dampak Nyatanya?

KORANKITA.COM | JAKARTA – Komisi VI DPR RI mengapresiasi berbagai capaian Kementerian Koperasi sepanjang 2025. Namun, DPR mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya pelatihan dan peserta, melainkan harus dibuktikan dengan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi koperasi dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan dukungan DPR terhadap program penguatan koperasi yang menjadi salah satu agenda Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia meminta Kementerian Koperasi menyajikan ukuran keberhasilan yang lebih konkret.

"Kami mengapresiasi capaian yang telah disampaikan. Ini bentuk dukungan kami terhadap perkembangan koperasi di Indonesia dan program Presiden Prabowo. Tetapi yang ingin kami lihat bukan hanya output, melainkan outcome atau dampaknya," ujar Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Darmadi menyoroti sejumlah capaian kementerian, di antaranya pelatihan bagi 143 ribu pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 26 ribu pengguna aktif Learning Management System (LMS) Talenta Koperasi, serta 247 ribu peserta program pemasyarakatan koperasi.

Menurutnya, angka-angka tersebut memang menunjukkan aktivitas yang masif. Namun, DPR mempertanyakan sejauh mana program itu mampu meningkatkan kapasitas koperasi dan memberikan manfaat ekonomi yang terukur.

"Output-nya sangat besar. Tetapi apa outcome-nya? Apa dampak ekonomi dari berbagai pelatihan itu, apalagi anggarannya bertambah Rp744 miliar hingga menjadi Rp1,2 triliun? Sampai sekarang kami belum melihat hasil nyatanya," tegasnya.

Selain mengevaluasi efektivitas program, Darmadi juga meminta pemerintah segera menyusun model bisnis yang jelas bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, koperasi harus memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan agar tidak terus bergantung pada dukungan pemerintah.

Ia mengingatkan biaya operasional koperasi diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan, sehingga strategi memperoleh pendapatan dan modal kerja harus disiapkan sejak awal.

"Yang kami minta adalah kejelasan revenue stream bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini penting untuk menjamin keberlanjutan usaha. Bagaimana koperasi memperoleh modal kerja dan menutup biaya operasional harus dihitung dari sekarang," katanya.

Darmadi juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan Kementerian Koperasi. Ia mencatat anggaran pengawasan pada 2025 meningkat lebih dari 100 persen, tetapi belum melihat penjelasan mengenai hasil konkret dari kenaikan anggaran tersebut.

"Kami ingin mengetahui dampak nyata dari fungsi pengawasan itu. Anggarannya naik lebih dari 100 persen, tentu harus ada hasil yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Sebagai solusi untuk memperkuat sumber pendapatan koperasi, Darmadi mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditunjuk sebagai pangkalan resmi penyalur LPG 3 kilogram. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sumber pendapatan tetap sekaligus memperkuat keberlanjutan koperasi di daerah.

"Kalau koperasi menjadi pangkalan LPG, mereka memiliki revenue stream yang jelas. Kalau tidak, dari mana koperasi memperoleh pendapatan untuk tetap bertahan?" pungkasnya.