DPR Desak Dermaga Kedua Sibolga: Nias Jangan Terus Terisolasi

KORANKITA.COM | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membangun dermaga kedua di Pelabuhan Sibolga. Menurutnya, pelabuhan yang menjadi urat nadi perekonomian kawasan Tapanuli Raya itu tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan satu dermaga.

Desakan tersebut disampaikan Lokot dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Lokot menilai keberadaan satu dermaga menjadi kelemahan besar, terutama saat terjadi bencana. Ia mengingatkan Pelabuhan Sibolga selama ini menjadi pusat distribusi logistik, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi ketika wilayah sekitar dilanda musibah.

Baca Juga: MKD Terima 77 Aduan Etik Anggota DPR, Gandeng Polisi Perketat Pengawasan

"Sibolga adalah urat nadi perekonomian Tapanuli Raya. Kita hanya punya satu dermaga, padahal saat terjadi bencana, Sibolga menjadi pusat seluruh kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu juga menyoroti masih minimnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias. Akibatnya, wilayah tersebut dinilai terus tertinggal karena akses transportasi belum memadai.

"Kalau tidak ada intervensi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan anggaran, Kepulauan Nias akan terus menjadi daerah yang tertinggal," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I itu.

Lokot meminta Kemenhub memasukkan pembangunan dermaga kedua Sibolga ke dalam rencana program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Ia menekankan agar studi kelayakan proyek tersebut sudah dimulai pada tahun ini sebagai bukti keseriusan pemerintah.

Baca Juga: Bedah Kinerja Kementerian Koperasi, Darmadi: Anggaran Program Koperasi Naik Jadi Rp1,2 Triliun, Mana Dampak Nyatanya?

"Saya minta tahun ini sudah ada studi pembangunan dermaga kedua. Yang penting masyarakat Sumatera Utara melihat ada komitmen nyata Kemenhub untuk membangun daerah ini," katanya.

Selain pembangunan dermaga, Lokot juga meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) lebih aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan, perizinan, hingga operasional pelabuhan sehingga proyek strategis tidak kembali terhambat.