Pengukuhan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi organisasi sayap PDI Perjuangan untuk memperkuat perjuangan di sektor nelayan, pertanian, dan masyarakat pesisir. PP-GNTI diharapkan semakin aktif mengawal lahirnya kebijakan yang berpihak pada kelautan, perikanan, pertanian, serta ketahanan pangan nasional.
Kepastian pelantikan tercantum dalam Surat Undangan DPP PDI Perjuangan Nomor 1303/IN/DPP/VII/2026 tertanggal 17 Juli 2026. Dalam lampiran surat itu, nama Masady Manggeng tercantum sebagai salah satu jajaran pimpinan PP-GNTI yang akan dilantik.
Baca Juga: BBM Nelayan Rp15 Ribu Tak Cukup, GNTI Desak Benahi Distribusi
Masady mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan. Menurutnya, kepercayaan tersebut bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab untuk memastikan kepentingan nelayan mendapat perhatian dalam setiap kebijakan.
"Ini bukan sekadar kepercayaan organisasi, tetapi amanah untuk memastikan suara nelayan benar-benar hadir dalam setiap proses perumusan kebijakan. PP-GNTI harus menjadi organisasi yang mengawal kepentingan nelayan sekaligus menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat pesisir," ujarnya.
Ia menilai Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas pembangunan nasional.
"Nelayan adalah garda terdepan kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Negara harus menghadirkan kebijakan yang menjamin kesejahteraan mereka secara berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat," katanya.
Rekam Jejak Kemaritiman
Kepercayaan tersebut dinilai sejalan dengan rekam jejak Masady di bidang kepemimpinan dan kemaritiman. Alumni Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Meulaboh itu memulai kiprah organisasinya sebagai Ketua OSIS sebelum melanjutkan studi di Universitas Riau.
Di perguruan tinggi, ia pernah menjabat Ketua Umum Badan Otorita Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Riau. Selanjutnya, ia memimpin Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) periode 2007–2009 serta menjadi Ketua Panitia Pendirian dan Kongres Pertama Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO).
Masady juga dikenal sebagai salah satu deklarator Forum Maritim Hebat pada 2014 melalui program "Blusukan 1.000 Pulau", yang menyerap aspirasi masyarakat pesisir dan merumuskan rekomendasi pembangunan maritim nasional.
Baca Juga: Prabowo Pangkas Harga BBM Nelayan Jadi Rp15.000, Kapal 30+200 GT Kini Lebih Ringan Melaut
Di lingkungan PDI Perjuangan, ia pernah dipercaya sebagai Komite Bidang Kemaritiman DPP PDI Perjuangan periode 2014–2019. Pada Pemilu 2024, Masady maju sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II dan hingga kini tetap aktif mengadvokasi isu perlindungan nelayan, pembangunan pesisir, ketahanan pangan, dan ekonomi maritim.
Fokus Kawal Kepentingan Nelayan
Masady menegaskan PP-GNTI harus menjadi organisasi yang hadir di tengah masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada nelayan.
"Nelayan tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi kebijakan yang adil, perlindungan yang memadai, akses terhadap sarana produksi, dan kepastian kesejahteraan. PP-GNTI harus menjadi jembatan antara aspirasi nelayan dengan negara," tegasnya.
Ia berharap pelantikan jajaran Pimpinan Pusat PP-GNTI menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke daerah, sekaligus melahirkan program nyata yang berdampak bagi kesejahteraan nelayan, petani, dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Indonesia hanya dapat menjadi negara maritim yang kuat jika nelayannya berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
Artikel Terkait
BBM Nelayan Rp15 Ribu Tak Cukup, GNTI Desak Benahi Distribusi
Prabowo Pangkas Harga BBM Nelayan Jadi Rp15.000, Kapal 30+200 GT Kini Lebih Ringan Melaut