Debat Panas soal MBG di UI, Qodari Tantang Mahasiswa Bicara Pakai Data

KORANKITA.COM | Jakarta  – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bahan perdebatan sengit dalam diskusi publik bertajuk "Dua Sisi" yang mempertemukan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari dan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Fathimah Azzahra, Jumat (17/7/2026).

Perdebatan menghangat ketika Fathimah menyoroti penggunaan anggaran untuk program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, anggaran tersebut seharusnya dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan pendidikan.

Qodari: Anak Lapar Tak Bisa Fokus Belajar

Fathimah menilai MBG dan sektor pendidikan sama-sama berkaitan dengan anggaran pendidikan.

"Bagi kami sama karena masih menggunakan sama-sama anggaran pendidikan," kata Fathimah.

Menanggapi pandangan tersebut, Qodari mencoba meluruskan cara pandang mahasiswa mengenai posisi MBG dalam dunia pendidikan.

Baca Juga: Prabowo: Pejabat Rugikan Rakyat dan Koruptor Tak Akan Ditoleransi

Ia mengungkapkan data yang menyebut sekitar 56 persen siswa datang ke sekolah dalam kondisi lapar. Menurut Qodari, kondisi itu berpengaruh langsung terhadap kemampuan siswa menerima pelajaran.

"Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengerin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus," ujar Qodari.

Karena itu, Qodari menilai MBG tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan.

"Dari sini jelas, bahwa MBG itu inheren bagian dari proses pendidikan yang berjalan," katanya.

Qodari juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki sejumlah program lain untuk mendukung pendidikan, salah satunya Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ia mencontohkan program tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp15 triliun per tahun dan menyasar lebih dari satu juta mahasiswa.

"Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi," ujar Qodari.

Qodari Tantang Mahasiswa Sajikan Data

Perdebatan kembali memanas ketika isu mengenai puluhan ribu calon mahasiswa yang disebut telah diterima di perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi tidak mampu melanjutkan proses pendaftaran karena kendala biaya, dibahas dalam forum tersebut.