TAPAKTUAN– Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempertegas komitmen mempercepat transformasi digital tata kelola pemerintahan hingga tingkat gampong melalui penguatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Langkah itu diwujudkan dalam Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Sinkronisasi Penerapan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instr/2025 yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (15/7/2026).
Rapat yang diinisiasi Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh tersebut menghadirkan unsur Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, perguruan tinggi, para camat, SKPK, operator gampong, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pendamping desa. Seluruh peserta menyatukan langkah untuk mempercepat pemenuhan dan pemutakhiran data SIGAP sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang akurat dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang diwakili Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si, menegaskan bahwa era pembangunan saat ini menuntut pemerintah bekerja berdasarkan data yang valid, bukan sekadar asumsi.
Menurutnya, keberadaan data yang lengkap, mutakhir, dan terintegrasi menjadi instrumen penting dalam menyusun perencanaan pembangunan, penganggaran, evaluasi program, hingga penentuan prioritas kebijakan di berbagai sektor.
"Melalui SIGAP, pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga infrastruktur dasar. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Yusrizal.
Ia menjelaskan, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instr/2025 diterbitkan sebagai langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi data gampong sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat provinsi.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Asisten I Sekretariat Daerah Erwiandi, S.Sos., M.Si, mengatakan keberhasilan implementasi SIGAP hanya dapat dicapai melalui kolaborasi aktif seluruh perangkat daerah, camat, dan aparatur gampong.
Karena itu, seluruh SKPK diminta terus memperkuat koordinasi agar proses penginputan dan pembaruan data berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala DPMG Aceh Wardana, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Hendri Dermawan, S.Kom, Bappeda Aceh Farid, serta Drs. M. Nazari, M.Si dari Sekretariat MPA.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh menekankan bahwa data yang terstandar dan terintegrasi akan memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan ketepatan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Penguatan SIGAP dinilai sejalan dengan visi pembangunan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah yang menempatkan transformasi digital, reformasi birokrasi, serta pembangunan berbasis data sebagai agenda strategis pemerintahan.
Melalui integrasi data hingga tingkat gampong, Pemerintah Aceh berharap setiap program pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan dana desa, dapat dirancang berdasarkan kondisi riil masyarakat sehingga manfaatnya lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Drs. M. Nazari, M.Si dari Sekretariat MPA menilai keberhasilan SIGAP bukan hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
"SIGAP adalah masa depan tata kelola gampong kita. Dasar hukumnya sudah kuat, mulai dari Undang-Undang Desa hingga Pergub Nomor 33 Tahun 2021. Namun, data yang berkualitas hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.