Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan agar penyelenggaraan haji semakin efisien, adil, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penataan alokasi kuota haji agar lebih merata di seluruh provinsi. Langkah tersebut diharapkan mampu memangkas ketimpangan masa tunggu yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Menurut Kurnia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, rata-rata masa tunggu haji reguler berhasil dipersingkat dari sekitar 40 tahun menjadi 26 tahun.
"Presiden Prabowo berharap masa tunggu ini dapat dipersingkat lagi, agar semakin banyak jemaah haji Indonesia yang dapat segera berangkat ke Tanah Suci," ujar Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7/2027).
Biaya Haji Turun, Layanan Tetap Dijaga
Selain mempercepat antrean keberangkatan, pemerintah juga menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tanpa mengurangi kualitas layanan yang diterima jemaah.
Tahun ini, BPIH turun sekitar Rp2 juta, dari Rp89,41 juta menjadi Rp87,40 juta per jemaah.
Dari jumlah tersebut, calon jemaah hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.193.806, sedangkan sekitar Rp33,2 juta ditopang melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Embarkasi Baru dan Fast Track Diperluas
Pemerintah juga menghadirkan sejumlah inovasi operasional. Untuk pertama kalinya, Embarkasi Yogyakarta beroperasi tanpa asrama haji.
Selain itu, Embarkasi Makassar resmi menjadi embarkasi baru yang melayani program fast track, sehingga proses pemeriksaan keimigrasian jemaah dapat dilakukan lebih cepat sebelum tiba di Arab Saudi.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan petugas haji. Materinya mencakup kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerja sama tim, hingga pembekalan fikih haji dan bahasa Arab.
Persiapan Lebih Cepat, Layanan Makin Digital
Kurnia menjelaskan seluruh persiapan penyelenggaraan haji tahun ini diselesaikan lebih awal, mulai dari penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, hingga penyelesaian visa jemaah.
Pemerintah juga menghadirkan layanan dua syarikah, disertai pembagian dan aktivasi kartu Nusuk sejak di embarkasi agar proses ibadah di Arab Saudi berjalan lebih lancar.
Tak kalah penting, transformasi digital terus diperkuat. Sistem digital kini dimanfaatkan untuk mengawasi distribusi katering secara lebih akurat serta memantau posisi petugas haji secara real time, sehingga pelayanan kepada jemaah dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan responsif.