Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 bertema "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7).
Menurut Prabowo, peran KDKMP tidak hanya sebagai koperasi simpan pinjam yang mengandalkan modal dari anggota. Ke depan, koperasi juga akan menjadi lembaga yang menyalurkan pembiayaan produktif bagi pelaku usaha kecil melalui layanan kredit mikro dan super mikro.
"Koperasi nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tetapi juga akan menyediakan kredit murah, termasuk kredit mikro dan kredit super mikro," kata Prabowo.
Ia mengungkapkan, salah satu pembiayaan yang akan disalurkan adalah skema kredit tanpa agunan Mekaar dengan bunga sebesar 8 persen per tahun. Angka tersebut, menurut Prabowo, jauh lebih rendah dibandingkan bunga sebelumnya yang mencapai 22 persen.
Penurunan bunga itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dengan biaya terjangkau. Dengan bunga yang lebih rendah, pemerintah berharap lebih banyak usaha kecil dapat berkembang dan meningkatkan produktivitasnya.
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan KDKMP sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Fasilitas yang disediakan meliputi toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga lebih terjangkau, pusat logistik, gudang penyimpanan, hingga cold storage untuk menjaga kualitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Prabowo juga menegaskan seluruh barang bersubsidi pemerintah akan disalurkan melalui KDKMP agar tepat sasaran. Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta mencegah praktik penyalahgunaan maupun perdagangan barang subsidi.
Melalui penguatan fungsi koperasi sebagai pusat layanan ekonomi, pemerintah berharap desa memiliki ekosistem usaha yang lebih mandiri. Akses pembiayaan murah, dukungan logistik, serta penyaluran subsidi dalam satu sistem dinilai menjadi fondasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.